BACA JUGA:Â Presiden Resmi Canangkan Perpres 78/2023, Percepatan Penanganan Rempang Eco-City
“Otomatis setelah lulus, sertifikasi yang didapatkan tidak bisa digunakan untuk perusahaan yang butuh 5G. Perusahaan tidak menerima, itu artinya pelatihan yang sia-sia. Menurutnya, biaya 4G dan 5G itu tidak murah, untuk anggaran Rp 200 juta, paling untuk beberapa orang saja,” katanya.
Selain itu, kata dia, dalam pertemuan tersebut juga menanyakan, bagaimana menentukan pelatihan itu, pihak Disnaker mengaku berdasarkan masukan dari perusahaan.
“Kalau penempatan itu lebih kongkrit, dia membawahi BKK dan pelatihan SMK, lalu bidang penempatan menanyakan kepada perusahaan atau konsorsium apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Sekali lagi saya samapaikan, hasil dari pelatihan yang digelar oleh Disnaker hampir tidak tepat sasaran. Buktinya angka pengangguran kita masih sulit untuk ditekan,” katanya.
BACA JUGA:Â Puluhan Pelaku Industri Kecil Menengah Ikuti Pelatihan Cara Mengolah Ikan yang Baik Sesuai Kebutuhan
Masih mengenai anggaran, Mustofa melanjutkan, satu tahun sebelum dianggarkan atau pada bulan Agustus hingga Oktober (tahun penggaran) pihak Disnaker sudah menyerahkan pelatihan apa saja yang akan dilakukan.
“Jadi sebelum Agustus mereka sudah menyerahkan apa yang mereka perlukan, dan itu akan diselaraskan dengan pokok pikiran (Pokir) Anggota dewan. Dan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, bukan sesuai kemauan,” katanya.
Untuk itu, Mustofa menggodok permasalahan tersebut agar mendapatkan kekuatan dari segi aturan. Yakni memasukkan permasalahan penerimaan tenaga kerja lokal ini harus menjadi prioritas perusahaan yang ada di Batam. (*/man)
