Ia berharap, melalui FGD ini tidak hanya penyelenggaraan SPBE atau kewajiban terhadap penyampaian kepada Kementrian PANRB. Namun bagaimana kebijakan, tata kelola, manajemen hingga layanan di BP Batam bisa secara terstandarisasi atau tersistematis melalui elektronik.
BACA JUGA:Â Ajak Pemuda Bangun Daerah, Walikota Rudi Membagi Pengalaman Memimpin Batam
“Jadi bukan sekedar hanya nilai. Tetapi lebih kepada betul-betul penyelenggaraan terhadap sistem pemerintahan yang berbasis elektronik,” imbuhnya.
Analis Kebijakan Madya Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Perwita Sari memberikan apresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh PDSI BP Batam. Progres yang sudah dilaksanakan oleh PDSI juga diakuinya sudah cukup baik.
Dengan banyaknya kebijakan hingga tata kelola yang sudah mulai diatur. Terutama dengan adanya arsitektur dan tata rencana SPBE.
“Harapannya ini menjadi suatu langkah baik, untuk kedepannya bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan. Khususnya di BP Batam sendiri. Jadi kegiatan ini sangat bagus dan apa progres yang sudah dilaksanakan sudah sangat baik,” katanya.
Dalam FGD tersebut, Perwita Sari akan menyampaikan materi terkait dengan arsitektur dari SPBE itu sendiri. Sebagaimana BP Batam yang sudah ini sudah mempunyai arsitektur dan tata rencana, sehingga kedepannya hanya perlu pembekalan untuk memanfaatkan arsitektur dan tata rencana itu sendiri.
“Karena ini menjadi base line data-datanya untuk kita menganlisis. Supaya lebih efektif, lebih transparan, dan lebih akuntabel dalam pelaksanaan SPBE ini di lingkungan BP Batam,” imbuhnya.(*/man)
