Apalagi, saat upacara bendera berlangsung, seragam biru ini menjadi mencolok ketika disandingkan dengan ASN berseragam cokelat. Bahkan sering menjadi pertanyaan bagi peserta didik.
“Anak-anak itu kadang pada tanya, kok Bapak bajunya warna biru. Yang lain kebanyakan cokelat. Gitu kata anak-anak,” ujar Koordinator SMP Forum Guru Honorer Negeri SD SMP Se Kota Batam (FGHSN), Berli Arlandy di Kantor DPRD Kota Batam, Senin (4/9).
Ia berharap aturan warna seragam ini bisa menjadi pertimbangan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Namun apabila tidak bisa diganti, tak jadi masalah.
“Yang penting proses pendaftaran P3K ini bisa selesai. Kami bekerja secara profesional,” tuturnya.
Ironisnya lagi, apabila sudah ada P3K dari sekolah lain yang sudah masuk ke sekolah mereka, posisi para honorer akan tergeser. Kondisi ini membuat mereka semakin sulit untuk mengikuti tes P3K.
“Misalnya, ada P3K dari swasta masuk, nah tadinya kita guru kelas, posisi kita akan digantikan jadi guru mata pelajaran aja. Kalau kita tak guru kelas hanya guru mata pelajaran makin sulit bagi kita buat ikut tes P3K,” katanya.
Di tempat yang sama, Honorer guru lainnya yang tak ingin disebutkan namanya berharap peraturan perbedaan seragam ini bisa diganti. Sehingga ada persamaan seragam walau status, masa kerja dan gajinya berbeda.
Padahal, wilayah lainnya tidak ada perbedaan seragam antara guru yang honorer dan ASN seperti Padang, Medan, Surabaya dan lainnya.
“Kadang ada tuh tenaga pendidik yang masih baru. Kita dianggap sebelah mata sama mereka,” katanya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengaku hal ini akan segera didiskusikan kepada Pemko Batam khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam. Pihaknya akan meminta aturan perbedaan seragam ini ditindaklanjuti.
“Perbedaan ini membuat guru-guru honorer kena mental. Kita minta Pemko Batam membuat persamaan seragam,” kata politisi PDI-P ini.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ahmad Surya. Menurutnya, perbedaan seragam ini mempengaruhi kinerja para honorer.
“Harusnya buat apa dibeda-bedakan lagi seragammya. Cukup, status dan gaji saja berbeda,” ungkap politisi Gerindra ini.
Mengingat ratusan guru honorer itu mendapat kendala saat mengakses laman seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua DPRD Batam, Nuryanto menyayangkan hal tersebut. Terlebih para guru itu telah memenuhi syarat administrasi seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Secara administrasi, mereka ini sudah memenuhi syarat. Namun terkendala saat di sistem itu. Jadi tidak bisa ikut ke tahap selanjutnya,” ujar Pria yang akrab disapa Cak Nur, Senin (4/9/2023).
DPRD Kota Batam aman memfasilitasi itu dengan mengundang Disdik Batam untuk membahas permasalahan itu. Pasalnya, ratusan honorer tersebut tak dapat melanjutkan ke pemilihan formasi dan resume.
Nuryanto berharap, akan ada solusi untuk para honorer tersebut. Terlebih, seleksi PPPK akan berlangsung sebentar lagi yakni September 2023.
“Kita besok akan mengundang dinas pendidikan dengan Pemkot. Agar mereka bisa mengetahui hal ini. Kalau mereka bisa lulus kan baik untuk Kota Batam. Ada kendala ini yang harus dilihat dan didengar oleh pemerintah daerah dan disampaikan ke pemerintah pusat,” kata Nuryanto.
Ia menilai, kendala teknis itu harus segera diatasi agar para honorer itu dapat bersaing dengan honorer lainnya.
Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ahmad Surya. Ia mengaku sangat menyayangkan sistem tes P3K yang tak bisa dilanjutkan oleh para honorer guru di Batam. (Red)
