Kemudian, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi untuk peningkatan Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil. Lalu, meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait bagi peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
Selanjutnya, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. Pembuatan payung hukum berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dapat mendongkrak pendapatan daerah.
Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kinerja SKPD penghasil secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
Terkait fungsi pengawasan dan pengendalian potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kinerja SKPD penghasil, Anggota Komisi II ini mengatakan perlu membuat penerimaaan secara transparan dan terintegrasi.
Selain itu perlu peningkatan pelayanan publilk melalui kepastian hukum, perlindungan investasi, dan penyederhanaan prosedur perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Seperti diketahui rencana belanja APBD Kota Batam Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 3,437 triliun. Rencana belanja APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan yang diselaraskan dengan kebijakan nasional dan provinsi.
Gambaran APBD tersebut setelah Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyampaikan dalam paripurna terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2024.
Dalam hal ini, Pemko Batam menetapkan tema Pembangunan Kota Batam Tahun 2024 adalah “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Hinterland untuk Pemerataan Pembangunan Daerah.”
Tema ini akan diwujudkan melalui enam prioritas yaitu Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi; Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan; Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.
Kemudian, peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah; Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.
Disampaikan juga, belanja Pemko Batam Tahun 2024 juga direncanakan untuk Pendidikan minimal 20 persen, alokasi belanja untuk kesehatan minimal 10 persen.
Kemudian, mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pada beberapa SKPD terkait. Mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya sesuai juklak dan juknis yang sudah ditetapkan pusat.(*/man)
