HARAPANMEDIA.COM, KARIMUN- Untuk mendorong ekonomi bagi wilayah yang berada di Kepulauan, pelabuhan menjadi faktor penting yang perlu dibangun. Hal itu juga yang dilakukan Kabupaten Karimun untuk menghubungkan pulau-pulau agar bisa memasok kebutuhan nmasyarakat di pulau tersebut.
Wilayah yang dikelilingi lautan akses penghubung antar pulau-pulau yang hanya dapat dilewati melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah Kepulauan tersebut.
Seperti di Karimun wilayah yang terdiri dari 198 pulau dan 67 pulau berpenghuni itu, kini membangun Pelabuhan Malarko yang terletak di Dusun Pelambung, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri).
BACA JUGA: Ketua DPRD Batam Minta Operasi Pasar dan Jalin Kerjasama dengan Pemasok Bahan Pokok ke Batam
Pelabuhan itu sempat dirancang menjadi pelabuhan kargo terbesar di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), namun nyatanya pelabuhan kargo Malarko yang dibangun mulai tahun 2008 lalu, hingga kini tidak jelas nasibnya.
Sebagai kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ), Desa Pongkar berjarak sekitar 177 kilometer dari pusat kota Tanjungbalai Karimun terletak di bagian tenggara Pulau Karimun Besar masih jauh tertinggal dibandingkan Desa Pangke atau Pangke Barat di Kecamatan Meral dan Meral Barat.
Pembangunan pelabuhan peti kemas atau malarko berskala internasional yang dianggarkan Rp 225 miliar itu, belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Karimun.
T
ahap pembangunan tahun 2008 silam, masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) anggaran yang telah tersalurkan Rp 27,105 miliar. Kemudian tahap kedua kembali dianggarkan sebesar Rp 476,4 juta.
BACA JUGA:Â Harga Telur Ayam Masih Tinggi di Batam Ini Keluhan Masyarakat di Pasar
Kemudian tahun 2010 kembali dilakukan lelang paket pengadaan jasa konsultasi supervisi lanjutan untuk fasilitas pelabuhan Malarko dengan pagu anggaran Rp 450 juta. Di tahun yang sama juga diumumkan kembali terkait pengadaan jasa borongan dengan pagu sebesar Rp 19,5 miliar.
Ditahun 2011 kembali dilakukan lelang pengadaan barang dan jasa kategori umum dengan sistem pasca kualifikasi jasa konstruksi bidang sipil, sub bidang dermaga dan perawatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 33 miliar.
Dan diteruskan dengan pekerjaan supervisi lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan dengan pagu Rp 716 juta.
Kemudian ditahun 2012 aktivitas pengerjaan kembali dilakukan dengan anggaran sebesar Rp 860 juta. Selain itu, pemerintah pusat juga menguncurkan dana sebesar Rp 49 miliar pada tahap pembangunan trastle, setelah itu pembangunan terhenti hingga saat ini.
