“Itu yang nanti Presiden mengatakan tindak pidananya terus diusut tetapi kita tidak ikut pada pengaturan persepakbolaannya, seperti yang sudah diatur oleh FIFA, tidak akan intervensi, tetapi tindak pidananya diminta Polri untuk mengusutnya lagi, karena kalau dugaan tim itu masih ada yang lebih harus bertanggung jawab,” tutur Mahfud.
Tanggung jawab yang kedua, kata Mahfud, adalah tanggung jawab moral. “Ya, silakan kalau Anda merasa punya moral dan hidup di negara yang mempunyai keadaan adiluhung, apa yang harus dilakukan bisa dipilih sendiri karena hukumannya jelas,” ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menekankan Polri yang direkomendasikan untuk melanjutkan pengusutan kasus tragedi Kanjuruhan, juga sudah didorong oleh Presiden Jokowi untuk meneruskan pengusutan.
TGIPF Tragedi Kanjuruhan yang beranggotakan 10 orang dari berbagai kalangan ini ditetapkan pada 4 Oktober 2022, selang tiga hari setelah insiden terjadi. Tim yang diketuai oleh Mahfud MD bertugas untuk melakukan investigasi terhadap kejadian di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang mengakibatkan jatuh banyak korban untuk dilaporkan kepada Presiden Jokowi. (Red)
