Wakil Kepala BP Batam Minta Presiden Prabowo Tinjau Regulasi yang Hambat Investasi di Batam

HARAPANMEDIA.COM, BATAM – Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia Chandra, menyampaikan sejumlah kendala dalam penerapan konsep Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upaya mendorong kemudahan investasi di Batam.

Dalam pertemuan yang berlangsung baru-baru ini, Li Claudia menyoroti tumpang tindih regulasi yang berpotensi menghambat arus investasi di wilayah strategis tersebut.

BACA JUGA: Wakil Kepala BP Batam Keluhkan Tumpang Tindih Regulasi Bisa Hambat Penerapan Free Trade Zone

Ia menegaskan bahwa Batam sebagai FTZ seharusnya memiliki keistimewaan tersendiri dalam implementasi kebijakan.

“Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas, Batam tidak boleh dibebani aturan-aturan yang justru bertentangan dengan semangat FTZ. Banyak kebijakan saat ini justru menambah kompleksitas birokrasi,” ujarnya.

BACA JUGA: Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Fary Djemy Francis Terima Kunjungan TETO, Bahas Investasi Semikonduktor dan Teknologi Tinggi

Salah satu contoh yang disampaikan adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2005, yang mengatur pelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah.