HARAPANMEDIA.COM, BATAM – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam pada Senin (7/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri 37 anggota DPRD Batam serta sejumlah unsur Forkopimda. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto.
Dalam penyampaiannya, Amsakar mengatakan penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA:Â Anggota DPRD Kota Batam Dorong Masyarakat Gunakan Masker Agar Terhindar dari Kabut Asap
“Prioritas pembangunan tahun 2027 diarahkan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan industri, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, rancangan APBD 2027 disusun berdasarkan KUA-PPAS yang telah disepakati pada 15 Agustus 2026. Penyusunan anggaran juga mengacu pada RKPD Batam 2027 serta kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Kepri.
Selain itu, arah kebijakan anggaran diselaraskan dengan RPJMD Kota Batam 2025-2029.
Dalam rancangan tersebut, Pendapatan Daerah Kota Batam 2027 diproyeksikan mencapai Rp 4,74 Triliun.
BACA JUGA:Â Bidik Investasi Jepang, BP Batam Jalin Sinergi dengan KBRI, IIPC dan BNI Tokyo
Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 3,02 Triliun, PAD tersebut berasal dari beberapa sumber utama.
Target pajak daerah mencapai Rp 2,43 triliun dan retribusi daerah Rp 346,04 miliar. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp 12 miliar.
Sementara lain-lain PAD yang sah diproyeksikan sebesar Rp 233,86 miliar. Selain PAD, Pemko Batam memperkirakan pendapatan transfer sebesar Rp1,72 triliun.
Pendapatan transfer tersebut terdiri atas transfer pemerintah pusat Rp 1,42 triliun, kemudian transfer antar daerah sebesar Rp 304,07 miliar.
BACA JUGA:Â BP Batam Pacu Penataan Infrastruktur Dasar dan Tingkatkan Estetika Kota
Amsakar juga menyampaikan rancangan Belanja Daerah Batam 2027 sebesar Rp 4,86 triliun. Belanja tersebut lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 4,74 triliun.
Selisih sekitar Rp 116 miliar ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Dari sisi belanja, anggaran operasi menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp 3,68 triliun.
Belanja operasi tersebut mencakup belanja pegawai Rp 1,86 triliun, kemudian belanja barang dan jasa Rp 1,60 triliun, hibah Rp 204,87 miliar, dan bantuan sosial Rp 19,2 miliar.
Sementara belanja modal dialokasikan sekitar Rp 1,16 triliun, belanja modal itu mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan irigasi.
Khusus untuk jalan, jaringan dan irigasi, anggarannya mencapai sekitar Rp 527,63 miliar. Amsakar menyebut pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan Batam pada 2027.
