Merespons soal Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR), Amsakar menjelaskan bahwa BP Batam dalam kurun waktu terakhir belum mengalokasikan lahan sepeser pun imbas dari moratorium beberapa waktu lalu.
Di samping itu, lanjut Amsakar, pihaknya juga tengah memperbaiki LMS (Land Management System) agar pembaruan database untuk meningkatkan layanan pertanahan lebih optimal.
“Selain itu, ada beberapa hal dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang perlu didetailkan kembali,” jelas Amsakar.
Senada, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan keluhan pelaku usaha atau investor.
Dengan harapan, pertumbuhan investasi di Batam dapat lebih kondusif dan transparan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti beberapa persoalan terkait investasi. Tujuannya agar Batam dapat tumbuh pesat dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Li Claudia. (*/man)
