Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Aksi, Syamsudin.
Menggunakan tali lanyard dan pita berwarna biru, Syamsudin mengikat dan menutup meteran air sebagai simbol pemutusan pasokan.
Aksi ini dimaknai warga sebagai bentuk keadilan. Mereka menilai, ketika warga harus hidup tanpa air berbulan-bulan, para wakil rakyat juga perlu merasakan kondisi serupa.
Salah satu anggota Komisi II DPRD Batam, Ruslan Sinaga, tampak hadir dan menyaksikan langsung proses penyegelan tersebut.
Dalam aksinya, Samsudin menyampaikan pernyataan keras sebelum meteran air diikat.
“Bismillahirrohmannirrohim, akan terjadi musibah besar kepada anggota dewan ketika ini ada yang buka,” ujar Syamsudin.
Ia menegaskan, penyegelan bukan tindakan anarkis, melainkan simbol kepedulian terhadap penderitaan warga.
“Penyegelan ini adalah bentuk kepedulian DPRD ketika warganya mati air, diapun harus merasakan mati air,” katanya.
Samsudin kembali mengucap doa, sebelum tali diikatkan pada meteran air.
Warga berharap aksi simbolik tersebut dapat membuka mata para pemangku kebijakan, agar segera mengambil langkah konkret menyelesaikan krisis air bersih di Tanjung Sengkuang.
Kini aliran air baik di wastafel, toilet kantor DPRD, hingga kran musala DPRD mati air.
Penyegelan ini dilakukan setelah audiensi yang diwakili oleh 20 orang di Ruang Serbaguna DPRD Batam yang difasilitasi oleh Komisi II.
Kondisi tersebut mulai dirasakan langsung oleh sejumlah staf dan pekerja yang beraktivitas di area DPRD Batam. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk beribadah dan menggunakan toilet, mereka terpaksa mencari alternatif ke instansi terdekat.
Beberapa staf diketahui mendatangi Masjid Agung Raja Hamidah untuk melaksanakan salat sekaligus menggunakan fasilitas toilet.
Salah seorang staf DPRD Batam mengungkapkan, hingga saat ini tidak ada pihak yang berani membuka segel meteran air yang dipasang massa aksi.
“Penyegelan tadi kan juga ada anggota dewan, makanya enggak berani juga untuk membuka,” ujarnya saat ditemui di lokasi.
Kontraktor Jonson Fidoli Sibuea mengatakan saat ini ada kesulitan untuk memasang air karena semua diatur BP Batam. “Saat ini semua diatur BP Batam jadi mereka menentukan,” katanya.
Ia mengatakan, keterbatasan air membuat aktivitas di kantor menjadi tidak nyaman.
Untuk buang air kecil, sebagian staf memilih berjalan ke masjid sambil melaksanakan salat Zuhur dan Asar.
“Kalau salat atau ke toilet ke masjid. Ada juga yang ke Pemko,” tambahnya.
Kondisi toilet di lingkungan DPRD pun mulai dikeluhkan. (*/man)
