HARAPANMEDIA.COM, KEPRI – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri yang meluncurkan gerakan Tanjak Lobam (Taat Pajak Lobam) di Kawasan Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Lobam, Kabupaten Bintan.
Program ini digagas untuk memperkuat optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak alat berat (PAB), dan pajak daerah lainnya dari kawasan industri strategis tersebut.
Terkait program ini Gubernur Ansar menilai bahwa Gerakan Tanjak Lobam merupakan bentuk nyata inovasi daerah menuju kemandirian fiskal di tengah dinamika ekonomi nasional.
Ansar menyebut bahwa pemerintah daerah dituntut untuk semakin kreatif dalam menggali potensi pendapatan, agar tidak terlalu bergantung pada kebijakan pusat.
“Gagasan Tanjak Lobam ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat pondasi fiskal daerah. Kita tahu, beberapa waktu terakhir banyak penyesuaian APBD yang harus dilakukan karena kebijakan pusat. Karena itu daerah harus mampu berinovasi dan mengejar kemandirian fiskal,” ujar Gubernur Ansar, Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, pajak kendaraan bermotor dan pajak alat berat merupakan dua sumber utama PAD yang memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Namun, keberhasilan peningkatan pendapatan daerah tidak akan tercapai tanpa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan aparat penegak hukum.
BACA JUGA: DPRD Batam Targetkan 15 Ranperda 10 Usulan Pemko dan 5 Inisiatif Dewan Dibahas Tahun 2026
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk BRI, kepolisian, Jasa Raharja, dan pelaku industri di Lobam adalah kunci penting pelaksanaan ini bisa berhasil. Oleh karena itu gerakan ini menjadi inovasi yang bagus dalam membangun ekosistem kepatuhan pajak yang sehat,” paparnya.
Ansar juga menyinggung pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan iklim investasi. Menurutnya, kebijakan ekstensifikasi pajak harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghambat gairah dunia usaha di Kepri.
“Kepri ini adalah kawasan perdagangan dan investasi global. Jadi, kebijakan fiskal kita juga harus bijak dan tidak membebani pelaku usaha, agar daya saing tetap terjaga,” tegasnya.
