HARAPANMEDIA.COM,TANJUNGPINANG – Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemprov Kepri untuk memperhatikan warganya yang rawan resiki saat bekerja pada tahun 2025 mendatang akan memprioritaskan anggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para petani yang ada di Provinsi Kepri.
“Saat ini telah terdata sebanyak 25 ribu petani di Kepri, dengan kalkulasi anggaran BPJS Ketenagakerjaan yang dibutuhkan sekitar Rp 13 miliar,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Gubernur menyebut pemberian BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan meningkatkan keamanan sosial dan kesejahteraan para petani yang merupakan pilar penting perekonomian daerah.
Menurutnya kartu BPJS Ketenagakerjaan memberikan berbagai manfaat kepada petani, seperti perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, jaminan hari tua hingga jaminan kematian.
“Kita fokus kepada nelayan dan petani dulu. Kalau APBD semakin membaik ke depan, kita akan berikan juga para buruh pelabuhan, sopir truk, tukang ojek serta profesi-profesi lain yang rentan dengan kecelakaan kerja,” ujarnya, Selasa (13/8/2024).
BACA JUGA: Dukung Transformasi Digital untuk Pengembangan Investasi, BP Batam Hadiri IIXS 2024 di Jakarta
Sedangkan di tahun 2024, kata Ansar, Pemprov Kepri telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 31.556 orang masyarakat nelayan, khususnya dalam program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).
“Seluruh setoran pembayarannya disubsidi oleh Pemprov Kepri,” ujar Ansar..
