Sementara itu rekannya, Sidik, mengungkapkan ada sekitar 60 anak yang tinggal di lingkungan sekolah namun gagal masuk ke sekolah tersebut.
“Padahal anak-anak kami bisa hanya jalan kaki ke sekolah Pak. Anak-anak juga sudah semangat ingin bersekolah di SMKN 1. Tapi kenyataan tidak, sehingga kami khawatir ada beban psikologis bagi anak-anak kami ini jika tidak dapat bersekolah di sana,” paparnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV Aman SPd menjelaskan bahwa salah satu bidang tugas Komisi IV adalah pendidikan. Meskipun kewenangan pendidikan tingkat menengah atas yakni SMA dan SMK berada di provinsi, namun pengaduan warga tetap akan ditindaklanjuti.
BACA JUGA: BP Batam Prioritaskan Hak Warga Terdampak Pembangunan Rempang Eco-City
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu Bapak dan Ibu karena bagaimana pun sekolah tersebut berada di Kota Batam. Kami akan berupaya memfasilitasi Bapak dan Ibu mengingat merupakan kewenangan Provinsi,” ungkap Aman.
Sementara itu Taufik Ace Muntasir juga menegaskan seharusnya dengan sistem zonasi anak-anak yang tinggal di lingkungan sekolah mendapatkan prioritas. Dia pun berharap, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dan pihak SMKN 1 bisa mencarikan solusi menerima anak-anak berkenaan.
Ace juga berharap Pemprov Kepri menambah jumlah sekolah kejuruan di Kota Batam. Kehadiran SMK ini, kata dia, sangat dibutuhkan untuk menghasilkan lulusan siap kerja.
“Terlebih Batam ini kota industri sehingga kebutuhan lulusan siap pakai itu besar. Dengan memperbanyak SMK kita harapkan semakin banyak tenaga terampil yang mampu langsung terjun ke dunia kerja. Ini juga solusi masalah penggangguran terbuka yang sangat besar di Kepri,” ungkap Ace.(*)
