“Kami harus akui, 70 persen kontraktor lokal pengusaha kecil dengan modal Rp15 miliar ke bawah. Kalau pekerjaan di atas Rp15 miliar ke atas, berat bagi kontraktor lokal bersaing,” kata Sahaya.
BACA JUGA: Gubernur Kepri Resmikan Posko Terpadu Mudik Lebaran di Pelabuhan Roro Punggur
Bahkan, kata Sahaya, sering juga terjadi proyek di Kota Batam dengan pagu anggaran di atas Rp15 miliar. Kemudian, proyek tersebut terjadi kendala. “Kami melihat itu ada. Sikap kami, cuek aja. Sekaligus memberikan pelajaran ke stakeholder, memberikan pesan pakailah kontraktor lokal,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Sahaya, ada juga pekerjaan dari pemerintah pusat di Kepri, pemenang proyeknya dari luar kemudian “menjual” pekerjaan tersebut ke kontraktor lokal.
“Kontraktor luar tersebut bukan mau kerja, tapi mengharapkan fee. Ini bisa terjadi, karena sistim lelang terbuka. Siapa saja bisa pemenangnya. Tapi, kami meminta hendaknya stakeholder memprioritaskan kontraktor lokal,” pinta Sahaya.
BACA JUGA: Gubernur Kepri Resmikan Posko Terpadu Mudik Lebaran di Pelabuhan Roro Punggur
Sahaya pesimis proyek pekerjaan fisik tahun 2024 ini karena proyek tahun anggaran 2023 Kota Batam saja terjadi defisit anggaran. “Tahun lalu terjadi tunda bayar sejumlah proyek. Tahun 2024 ini, akan memasuki pemilihan Walikota (pilwako) Batam. Otomatis, anggaran proyek fisik bisa terkoreksi,” ujarnya.
Ia berharap agar pemerintah lebih peduli dengan pengusaha lokal, dengan memprioritaskannya sehingga bisa bangkit maju bersama. (*/man)
