Mengingat, Tim Terpadu yang telah dibentuk oleh BP Batam pun masih akan terus bekerja guna memaksimalkan penyusunan kebijakan agar hak-hak masyarakat Rempang dapat terpenuhi dengan baik.
Dimana, tim terdiri dari unsur Pemerintah Kota Batam, Kantor Pertanahan Batam, perwakilan Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Adat Melayu serta akademisi.
“94 KK yang saat ini telah bergeser ke hunian sementara pun mendaftar atas niat dan kemauannya sendiri. Tidak ada paksaan,” kata Ariastuty lagi.
Perihal hunian baru untuk warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City, Ariastuty menegaskan jika pembangunan tahap awal masih dalam proses dan akan terus digesa.
“961 unit itu masih dalam proses. Tentunya dengan diawali pembangunan empat model rumah contoh yang saat ini masih dikerjakan. Inilah tujuan relokasi yang dimaksud pemerintah pusat, disiapkan lokasi baru untuk warga. Dan semuanya masih berproses, jadi mari kita dukung agar ini selesai,” tutup Ariastuty.(*)
