BACA JUGA:Â BP Batam Bantu Warga yang Bersedia Pindah Kini 31 Kepala Keluarga Sudah Tempati Hunian Sementara
“Hanya berdasarkan informasi sepotong-sepotong dari narasumber umum yang belum akurat dan berdasarkan data dan fakta yang akuntabel,” katanya lagi.
Oleh sebab itu, Joni meyakinkan bahwa keputusan pemerintah pusat untuk melahirkan Ex-Officio Kepala BP Batam merupakan langkah strategis dengan mempertimbangkan banyak faktor terkait dualisme kewenangan yang terjadi.
Di samping itu, dengan seorang wali kota yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, kemudahan investasi serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung daerah pun bisa terwujud maksimal.
Dari aspek pertumbuhan ekonomi pun ikut memberikan manfaat terhadap Kota Batam.
“Wali Kota Batam memiliki kewenangan yang leluasa dalam menata kelola daerahnya. selain menyelenggarakan roda pemerintahan, seorang kepala daerah juga berkewajiban untuk meningkatkan investasi di daerahnya serta berupaya mencari investor dengan maksud dan tujuan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta meningkatkan pendapatan daerah sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegas Joni.
Ia menilai, Muhammad Rudi sejauh ini telah berhasil menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota yang juga Ex-Officio Kepala BP Batam.
Dengan peningkatan ekonomi Batam yang tumbuh signifikan sepanjang tahun 2022 lalu dengan persentase sebesar 6,84 persen.
Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang hanya 5,09 persen dan Nasional sebesar 5,31 persen.
Serta peningkatan dari aspek Penanaman Modal Asing (PMA) yang naik 48,5 persen atau sebesar USD 746,85 juta dengan jumlah 1.738 proyek sepanjang tahun 2022.
“Hal ini tak terlepas dari jabatan Ex-Officio yang memberikan sinergi terhadap program Pemerintah Kota Batam dan BP Batam menjadi satu arah. Satu kapal Batam mestilah dinakhodai seorang saja agar kapal mampu berlayar mencapai tujuan dengan aman dan selamat,” pungkasnya. (*/man)
