Di sisi lain, Zudy juga meminta pemerintah untuk tidak mengabaikan hak masyarakat apabila relokasi dilakukan.
Yaitu dengan menyediakan fasilitas yang layak dan pantas untuk ditempati kemudian hari.
Dimana, sesuai arahan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, BP Batam telah menyiapkan kaveling seluas 500 meter persegi untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. Di kaveling tersebut, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45.
Dengan catatan, luas kaveling yang dimaksud telah bertambah dari luasan sebelumnya yang hanya 200 meter persegi.
“Nah akan tetapi juga, hak-hak masyarakat juga tidak boleh terabaikan. Misalkan relokasi yang pantas, fasilitas lain yang pantas. Menurut kami, sikap pemerintah dinilai telah sesuai kebutuhan masyarakat ketika memberikan sagu hati atau bentuk-bentuk fasilitas lainnya,” kata Zudy.
Selain itu, penelusuran literasi yang Zudy dapatkan bahwa rencana investasi Rempang-Galang sendiri sudah sejak tahun 2004 lalu.
“Jadi bukan sekarang saja. Ternyata sejak 2004 lalu sudah ada. Tetapi pemerintah ‘kan harus melihat peluang terbaik dan mungkin juga terbentur masalah regulasi makanya sekarang baru dimanfaatkan dan direlokasi,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Zudy meminta masyarakat Kota Batam untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau oknum yang hanya mencari keuntungan belaka.
“Waspadai tunggangan yang menginginkan daerah kita tidak maju. Sikap pemerintah membuat Rempang-Galang dan sekitarnya maju adalah untuk kemaslahatan bersama dan buat generasi ke depan,” pungkasnya. (Red)
