Sekretaris DPC Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Kepulauan Riau, Tia, menginginkan agar regulasi birokrasi kepelabuhanan semakin ringkas.
“Kita minta sistem yang telah diaplikasikan bekerja dengan baik dan bisa memberikan kemudahan bagi kami selaku pengusaha galangan,” katanyadalam kegiatan yang dilakukan di Hotel Santika, Selasa (7/3/2023).
Sementara, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menyatakan pihaknya akan berupaya memfasilitasi dan membantu mengurai permasalahan yang dihadapi pengusaha galangan kapal saat ini dengan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan tertentu.
BACA JUGA:Â Bea Cukai Karimun Razia Sasar Pedagang Kios dan Warung Temukan 6.776 Batang Rokok Ilegal
Menurutnya, semua hambatan perizinan akan dapat tersampaikan dan menjadi terurai demi mendukung kebangkitan industri maritim di Batam.
“Kita berharap dengan diskusi ini, permasalahan perizinan yang dirasakan pengusaha shipyard dapat diatasi dan diselesaikan dengan sinergisitas dan kerja sama yang kompak,” kata Tuty.
Untuk diketahui, dialog Coffee Morning yang diinisiasi oleh BP Batam tersebut ikut dihadiri 50 peserta dari kalangan pengusaha industri galangan kapal lainnya yang ada di Batam. Seperti diketahui saat ini galangan kapal mulai menggeliat di Batam, pasca Covid-19. Bahkan industri galangan kapal membutuhkan ribuan welder untuk dipekerjakan.(*/man)
