“Tau gini dari dulu saya tidak mau nabung. Saya sampai rela nabung dari uang recehan. Sekarang kami mau ambil hak kami malah seperti ini,” keluhnya.
Dikatakannya, untuk korban di Batam sendiri cukup banyak hingga ratusan orang nasabah.
Sementara setiap nasabah total uangnya ada yang mencapai miliaran rupiah.
Petugas Bumiputera Andini saat dimintai keterangan tak dapat menjelaskan apapun. Rencana pemotongan klaim itu juga berdasarkan keputusan kantor pusat dan bukan di daerah.
“Maaf kami tidak bisa beri penjelasan apapun karena semua dari pusat,” ungkapnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera RM Bagus Irawan menyebut PNM bertujuan untuk memastikan setiap pemegang polis masih menerima haknya.
Pembayaran manfaat nantinya tidak utuh karena nasabah sekaligus anggota harus turut bersama menanggung kerugian perusahaan seperti di atur dalam pasal 38 Anggaran Dasar Bumiputera 1912.
“Sebaliknya bila tidak dilakukan penurunan nilai manfaat (PNM), bisa saja pemegang polis tidak mendapatkan hak nya serupiah pun,” ucap dia.
Secara hukum, RPK telah mendapat persetujuan regulator dalam hal ini dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Tentunya semua tindakan yang akan menghalangi dan mempersulit pelaksanaan RPK bisa saja dianggap tindakan melawan hukum.
Oleh sebab itu semua pihak tetap diharapkan bisa menjaga suasana yang kondusif dalam pelaksanaan RPK ini,” sebutnya.
Nasabah yang datang ke kantor Bumiputera membawa spanduk yang cukup besar yang di dalamnya berisi nama-nama anggota yang menjadi korban Bumiputera ini.
Puluhan nasabah itu didominasi kaum ibu-ibu. Mereka melakukan aksi tepat di depan pintu masuk kantor Bumiputera.
Beberapa nasabah sembari menempel beberapa stiker berisi penolakan Penurunan Nilai Manfaat 50 persen di kaca dan dinding kantor Bumiputera.
Tidak hanya itu, mereka juga melakukan aksi kumpul koin yang menandakan bentuk protes mereka terhadap Bumiputera. Selama unjuk rasa di lokasi tidak terjadi keributan dengan pihak asuransi. (*/man)
