Mendapati surat tanggapan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Sembari meminta kepastian status Kampung Tua Tanjung Gundap.
“Kami sangat mengapresiasi dan menghargai apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam. Mudah-mudahan status Kampung Tua Tanjung Gundap dapat segera dipastikan agar perencanaan dari Pemko Batam lebih jelas,” ujar Lagat, Senin (11/7/2022).
Ia berharap Pemko Batam dapat merespon kasus serupa lainnya, terutama terkait jalan utama menuju suatu kawasan pemukiman warga. Hal ini sebagai bukti hadirnya negara dengan menyediakan fasilitas umum yang penting bagi masyarakat.
BACA JUGA: Abadikan Momen Bagus di Pantai, Pengelola Tegar Bahari Batam Sediakan Sejumlah Spot Foto
“Kami harap kasus lain yang serupa juga dapat direspon, sebagai bukti hadirnya negara untuk masyarakat melalui Pemko Batam,” katanya.
Ia menyebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dapat turut mendukung apa yang menjadi program kerja (proker) Pemko Batam dalam hal perencanaan dan penganggaran.
“Seperti gayung bersambut, DPRD Kota Batam harus mendukung apa yang menjadi proker Pemko Batam melalui hasil Musrenbang pada tingkat Kelurahan hingga Kota. Kedepannya, Kami harap DPRD Kota Batam menjadikan isu serupa sebagai program kerja yang dapat dilaksanakan di Kota Batam,” katanya. (*/man)
