HARAPANMEDIA.COM, BATAM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berhasil meraih penghargaan tertinggi dunia dalam bidang Kependudukan yaitu The 2022 United Nations Population Award (UNPA) atau Penghargaan Dunia di Bidang Kependudukan tahun 2022 untuk kategori Institusi.
Penghargaan itu didapat BKKBN, setelah 33 tahun berjuang melakukan berbagai kegiatan kependudukan. BKKBN sebagai perwakilan Indonesia telah berhasil menyisihkan kandidat lain yang berasal dari 193 negara anggota PBB. Indonesia pernah menerima UNPA yaitu Presiden RI ke 2, Soeharto pada tahun 1989 atau 33 tahun lalu.
Penyerahan Penghargaan UNPA kepada Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) melalui Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD yang diserahkan oleh Eksekutif Director UNFPA Kantor Pusat PBB New York, Dr Natalia Kanem kepada BKKBN di New York, Amerika Serikat.
“BKKBN merasa sangat terhormat menerima Penghargaan Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2022 ini,” ujar Pengembangan (Lalitbang) BKKBN Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD saat menerima penghargaan di New York.
BKKBN juga menyampaikan apresiasi kepada Joko Widodo Presiden Republik Indonesia dan kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York, dan United Nations Population Fund (UNFPA) Country Office Indonesia atas dukungan dan kerjasamanya sehingga prestasi penting ini dapat diraih.
“BKKBN didirikan sebagai tindak lanjut dari gerakan KB yang telah berkontribusi pada pembangunan nasional dan internasional. Pada Pembangunan Nasional, dalam lima dekade terakhir, BKKBN telah berhasil melaksanakan Program Keluarga Berencana di Indonesia. Hal ini berdampak pada penurunan tajam TFR di Indonesia dari 5,6 menjadi 2,2 anak per wanita selama tahun 1970-an hingga 2000-an,” tutur Prof Rizal Damanik.
Selain itu, pertumbuhan penduduk Indonesia menurun dari 2,31 persen per tahun pada 1971–1980 menjadi 1,25 persen per tahun pada 2010–2020, lalu mengurangi dampaknya terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Perubahan jumlah penduduk ini pada akhirnya membawa perbaikan taraf hidup di Indonesia.


